Pagar Alam - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kota Pagar Alam menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Perubahan Regulasi Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) tersebut dilaksanakan secara virtual (video conference), Selasa (4/8/2026) mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai, bertempat di Ruang Kerja Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
Rapat koordinasi diikuti
oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota
Pagar Alam, Inspektorat, BAPPERIDA, BKAD, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian
dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, serta Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan).
Dinas Ketahanan Pangan
dan Perikanan Kota Pagar Alam pada kegiatan tersebut diwakili oleh Kepala
Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Dwi Setyaningsih, S.E.
Rapat koordinasi membahas
perkembangan inflasi nasional dan daerah, evaluasi upaya pengendalian inflasi,
kondisi ketersediaan serta distribusi bahan pangan pokok, hingga
langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam menjaga
stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Pemerintah daerah juga didorong
untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi potensi
gejolak harga, khususnya pada komoditas pangan strategis.
Dalam arahannya, pemerintah pusat menekankan pentingnya pemantauan harga secara berkala, menjaga kelancaran distribusi pangan, memastikan kecukupan stok komoditas strategis, serta mengoptimalkan pelaksanaan berbagai program pengendalian inflasi, seperti Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, dan sinergi bersama Perum BULOG serta instansi terkait.
Asisten II Bidang
Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam, Cholmin
Heryadi, S.Pd., M.Pd., menyampaikan bahwa pengendalian inflasi merupakan
tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah sehingga diperlukan koordinasi
dan kolaborasi yang berkesinambungan.
"Pengendalian
inflasi tidak dapat dilakukan oleh satu perangkat daerah saja. Dibutuhkan
sinergi seluruh OPD agar langkah-langkah pengendalian yang dilakukan berjalan
efektif, mulai dari pemantauan harga, menjaga ketersediaan pasokan, hingga
memastikan distribusi pangan tetap lancar sehingga kebutuhan masyarakat dapat
terpenuhi dengan baik," ujar Cholmin Heryadi.
Sementara itu, Kepala
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam, Jepri Zulfikar, S.P.,
M.Si., menyampaikan bahwa DKPP terus berkomitmen mendukung upaya Pemerintah
Kota Pagar Alam dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan melalui
berbagai program yang telah berjalan.
"DKPP akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan ketersediaan dan distribusi pangan tetap terjaga. Monitoring harga pangan dilakukan secara rutin sebagai dasar pengambilan kebijakan, sehingga apabila terjadi gejolak harga dapat segera diantisipasi melalui langkah-langkah yang tepat," ungkap Jepri Zulfikar.
Mewakili DKPP Kota Pagar
Alam, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Dwi Setyaningsih, S.E.,
menyampaikan bahwa hasil rapat koordinasi akan menjadi bahan evaluasi sekaligus
acuan dalam memperkuat pelaksanaan pengendalian inflasi di daerah.
"Melalui rapat
koordinasi ini, kami memperoleh berbagai arahan dan informasi terbaru terkait
strategi pengendalian inflasi. DKPP akan terus melakukan pemantauan
perkembangan harga dan ketersediaan pangan serta meningkatkan koordinasi dengan
instansi terkait agar kondisi pasokan pangan di Kota Pagar Alam tetap aman dan
stabil," jelas Dwi Setyaningsih.
Melalui keikutsertaan
dalam rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Pagar Alam berharap sinergi
antarperangkat daerah semakin kuat dalam menjaga stabilitas harga, menjamin
ketersediaan bahan pangan pokok, serta mendukung terciptanya ketahanan pangan
yang berkelanjutan demi menjaga daya beli dan kesejahteraan Masyarakat. (Dela)
