Pagar Alam, 5 Oktober 2026 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kota Pagar Alam mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui koordinasi Bagian Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Pemerintah Kota Pagar Alam, Senin (5/10/2026).
Kegiatan dilaksanakan
secara virtual melalui Zoom Meeting dan diikuti dari Ruang Rapat Besemah Tige
Pemerintah Kota Pagar Alam. Rakor dipimpin oleh Asisten II Setda Kota Pagar
Alam, Cholmin Heryadi, S.Pd., M.Pd., serta diikuti sejumlah perangkat daerah
terkait, di antaranya Inspektorat, Bapperida, BKAD, Dinas Pertanian, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan, DKPP, dan Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam.
Dalam kegiatan tersebut,
DKPP Kota Pagar Alam diwakili oleh Rudianto, S.P., Ahmad Nawi, S.P., dan Doni
Alamsyah, S.E.
Rakor pengendalian inflasi menjadi bagian penting dalam memastikan langkah pemerintah daerah tetap terarah dalam menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan, dan daya beli masyarakat. Pembahasan turut dirangkaikan dengan isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tarif angkutan udara, yang perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi biaya distribusi dan mobilitas masyarakat serta berpotensi memberikan dampak terhadap harga barang dan jasa.
Asisten II Setda Kota
Pagar Alam, Cholmin Heryadi, S.Pd., M.Pd., menekankan pentingnya sinergi
antarperangkat daerah dalam mengantisipasi berbagai faktor yang dapat memicu
kenaikan inflasi.
“Pengendalian inflasi
membutuhkan sinergi seluruh perangkat daerah. Kita harus terus memantau
perkembangan harga, ketersediaan pasokan, serta faktor-faktor yang dapat
memengaruhi biaya distribusi. Dengan koordinasi yang baik, kita dapat mengambil
langkah lebih cepat dan tepat dalam menjaga stabilitas harga serta daya beli
masyarakat,” ujar Cholmin.
Dalam konteks pengendalian inflasi daerah, DKPP memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, khususnya komoditas pangan pokok yang berpengaruh terhadap pergerakan inflasi.
Kepala DKPP Kota Pagar
Alam, Jepri Zulfikar, S.P., M.Si., menyampaikan bahwa DKPP secara konsisten
melaksanakan langkah konkret untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan
dengan harga terjangkau melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan
secara berkala setiap bulan.
“Dalam rangka mendukung
pengendalian inflasi daerah, DKPP secara rutin melaksanakan Gerakan Pangan
Murah setiap bulan. Fokusnya antara lain pada komoditas beras dan minyak
goreng, karena kedua komoditas tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat
dan perlu dijaga keterjangkauan harganya,” jelas Jepri.
Menurut Jepri,
pelaksanaan Gerakan Pangan Murah merupakan salah satu bentuk intervensi
pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus membantu
masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Selain itu, DKPP terus melakukan pemantauan perkembangan harga dan ketersediaan
pangan di lapangan sebagai bahan dalam menentukan langkah stabilisasi pangan.
“Pengendalian inflasi
tidak hanya dilakukan ketika terjadi kenaikan harga, tetapi harus dilakukan
secara berkelanjutan melalui pemantauan, koordinasi, menjaga ketersediaan
pasokan, serta intervensi melalui kegiatan pangan murah. Dengan langkah
tersebut, diharapkan harga pangan tetap stabil dan daya beli masyarakat tetap
terjaga,” tambahnya.
Melalui Rakor
Pengendalian Inflasi Tahun 2026 ini, Pemerintah Kota Pagar Alam terus
memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai dinamika ekonomi,
termasuk dampak kenaikan harga BBM dan tarif angkutan udara. Sinergi tersebut
diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, khususnya komoditas pangan, serta
mendukung terciptanya kondisi ekonomi daerah yang stabil dan kondusif. (Dela)
